Optimalisasi Program Kependudukan

BENGKULU, BE - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, kemarin (13/2) mengelar pertemuan pemberdayaan dan pemanfaatan program advokasi Kependudukan Keluarga Berencana (KKB) tahun 2013.  Acara ini dibuka langsung oleh Ketua Tim Pengerak PKK Provinsi Bengkulu Hj.Honiarti,SAg.

Honiarti mengatakan, BKKBN dengan PKK memang sangat berkaitan dengan Pokja empat yang membidang kemitraan dengan BKKBN ini. Dari Pokja empat masalah Keluarga Berencana, Posyandu, cuci tangan bersih. Termasuk juga masalah kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak sangat banyak, sudah dibentuk kelompok penanganannya. \"Kemitraan antara PKK dengan BKKBN sangat erat karena ada Pokja IV yang khusus membidang kemitraan dengan BKKBN menyangkut keluarga berencana, Posyandu dan pola hidup sehat,\" kata Honiarti.

Hadir sebagai pembicara dalam pertemuan kemarin yaitu Kepala BKKBN Provinsi  Dra Widati, Sekretaris MUI Pusat HM. Ichwan Syam, yang membahas tentang peranan ulama dalam mendukung program kependudukan dan KB.  Serta  Heri Sunaryanto, PhD dari Koalisi Kependudukan Bengkulu membahas soal pembangunan berwawasan kependudukan dan program KB. Dari mitra kerja LKKNU Japarudin,SSos,MSi serta dari Mitra BKMT Kota Bengkulu Hj.Latifah Zaidin,SPd membahas evaluasi program KB tahun 2012 serta rencana kreja LKKNU Bengkulu 2013 serta Ketua PWI cabang Bengkulu, Sukatno SPd yang memberikan materi tentang peranan media masa dalam pembangunan nasional.

Menurut Kepala BKKBN Provinsi Dra Widati  pihaknya sangat berharap kebijakan di tahun 2013 setiap kabupaten kota mempunyai kelompok KBKS (Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera) dengan tujuan agar semua masyarkat mempunyai kehidupan yang lebih baik, generasi berencana dua anak lebih baik. \"Yang kita utamakan pertama kebijakan dimasing-masing kabupaten ada KBKS dan minimal remaja-remaja di kabupaten punya masalah bisa diseleasikan di KBKS dan ada pshikolog,\" katanya.

Sedangkan, Sekretaris MUI Pusat HM Ichwan Syam mengatakan tindakan vasektomi dianggap melangkahi kekuasaan Allah SWT tahun 1970 MUI pusat mengeluarkan fatwa haram. Karena MUI begitu banyak mendapatkan pandangan. Sehingga saat itu fatwa MUI pada tahun 2009 masih dinyatakan haram. \"Akhirnya itulah yang terjadi dan pada tahun 2012 fatwanya haram. Boleh kecuali lebih baik berhati-hati dinyatakan haram kalau tidak memenuhi syarat,\"terangnya.  \"Adanya syarat yang harus di penuhi, ada keterangan anaknya terlalu banyak,istrinya menderita penyakit di bagian rahim dan sebagainya sehingga diperbolehkan vasektomi,\" katanya.

Sementara itu Ketua Koalisi Kependudukan dan Pembangunan, Heri Sunaryanto mengatakan, persoalan kependudulkan menjadi persoalan krusial, akan berdampak pada generasi muda di masa depan. Pentingnya Peran BKKBN dirubah bukan lagi menjadi badan koordinasi tapi kependudukan yang harus dipahamkan kepada semua pengiat KB di daerah. \"Bukan hanya kita yang harus merubahnya, komitmen untuk kependudukan ini tidak muncul, dan persoalan ini pun masih dipandang tidak penting. Untuk di batasi dulu pikirannya kepala daerah memfokuskan pembangunan fisik kalau pembangunan penduduk berhasil maka sekolah, kesehatan akan membaik,\" terangnya.

Disis lain Ketua PWI Cabang Bengkulu,Sukatno mengatakan peranan dari pers dalam pembangunan nasional ada lima pertama sebagai industri pencipta lapangan kerja, barang dan jasa serta menghidupi industri lain seperti perikalanan dan promosi. Kedua sumber kekuatan dan sebagai alat kontrol manajemen dan inovsasi masyarakat, ketiga sebagai forum atau tempat untuk menampilkan peristiwa di masyarakat, keempat sebagai wahana mengembangankan kebudayaan, tata cara, mode dan norma kehidupan dan kelima sumber dominan pencipta pencitraan individu, kelompok dan masyarakat, sedangkan fungsinya yaitu sebagai informasi, mendidik dan menghibur.(100)

Sumber: